Ganti Kerugian

Ganti Kerugian

Menurut ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikan, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ganti Kerugian

Maksud  “kerugian” dalam pasal di atas ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai atau sengaja untuk memenuhi prestasi). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyakan lalai. Ganti rugi itu terdiri dari tiga unsur, yaitu:

  1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan;
  2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan,     ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi, sehingga merusak perabot rumah tangga;
  3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

Ganti kerugian harus berupa uang, bukan barang, kecuali jika diperjanjian lain. Dalam ganti keruagian itu tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Yang ada itu mungkin hanya kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin keugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya.

Untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur, undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang harus dibayar oleh debitur sebagi akibat dari kelalaiannya (wanprestasi). Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi :

  1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat periktan. Dapat diduga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian, melainkan juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian melampaui batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas batas yang diduga itu tidak boleh dibebankan jkepada debitur, kecuali jika debitur ternyata melakukan tipu daya (pasal 1247 KUH Perdata).
  2. Kerugian sebgai akibat langsung dari wanprestasi  (kelalaian) debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUH Perdata. Untuk menentukan syarat “akibat langsung” dapat dipakai teori adequate. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, debitur selalu manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur. Teori adequte ini diikuti dalam praktek peradilan.
  3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 KUH Perdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut yurisprodensi, pasal 1250 KUH Perdata tidak dapat diberikan terhadap periktan yang timbul karena perbuatan melawan hukum (Sri Soedewi, 1974: 36).

sumber :

https://multiply.co.id/pemanasan-global/