Guru Butuh Kebijakan Konkret Mendikbud, Bukan Pidato yang Indah

Guru Butuh Kebijakan Konkret Mendikbud, Bukan Pidato yang Indah

Guru Butuh Kebijakan Konkret Mendikbud, Bukan Pidato yang Indah

Guru Butuh Kebijakan Konkret Mendikbud, Bukan Pidato yang Indah

Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

dalam peringatan Hari Guru Nasional yang naskahnya telah tersebar. Dan banyak menuai respons positif. Namun, dari kacamata organisasi guru, yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan konkret. Bukan sekadar pidato yang indah.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyatakan, guru tidak bisa hanya dipidatokan bahwa guru adalah profesi mulia yang sangat penting untuk mendidik anak bangsa.
”Tidak butuh seperti itu. Yang kami butuhkan adalah kebijakan yang nyata,” tegasnya kemarin (25/11).
Kenyataannya, tidak sedikit masalah dalam sektor pendidikan di tanah air. Misalnya, kekurangan guru. Sekitar 52 persen guru di Indonesia adalah guru honorer. Gaji yang diterima sangat terbatas. Akibatnya, para guru tersebut tidak sejahtera.

Unifah menyadari bahwa sebenarnya tidaklah etis membahas masalah gaji.

Namun, suka tidak suka, itu adalah bagian dari profesionalisme yang melekat. ”Dikatakan, guru adalah yang menciptakan bibit unggul yang mengubah masa depan. Tapi, bagaimana caranya mau menciptakan generasi unggul kalau gurunya tidak selesai dengan dirinya sendiri? Ini harus menjadi perhatian para pengambil keputusan,” ungkap perempuan 57 tahun tersebut.
Unifah menyatakan, pidato Nadiem berisi langkah-langkah yang sudah diperjuangkan PGRI selama ini. Mulai penyederhanaan birokrasi, kemerdekaan profesi guru, serta pembelajaran siswa. ”Kami ada program seperti school-based management yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan dirinya,” katanya.

Artinya, Mendikbud sebenarnya berada dalam satu frekuensi dengan PGRI.

Namun, semua itu membutuhkan aksi. Mendikbud harus turun langsung. Misalnya, harus tegas memotong alur birokrasi yang sekiranya lamban. ”Regulasi yang tidak mendukung ruang gerak kreasi guru harus segera di-cut (dipangkas),” tegas Unifah.
Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menyoroti kemerdekaan belajar yang disampaikan Nadiem serta permintaan perubahan yang dimulai dari guru. Menurut dia, perubahan dari bawah, khususnya dari kalangan guru, memang bagus. Namun, praktiknya sulit diwujudkan. Dalam beberapa urusan teknis, guru tidak merdeka. ”Misalnya, dalam menyusun RPP (rencana proses pembelajaran, Red),” katanya.
Heru yang juga kepala SMPN 52 Jakarta menyatakan pernah memeriksa RPP guru yang ternyata sangat tebal. Itu belum termasuk tugas administrasi seperti pengisian rapor atau evaluasi dan sejenisnya. Menurut dia, guru tidak bisa merdeka atau leluasa dalam urusan-urusan teknis seperti itu.
Misalnya, guru membuat RPP sesuai dengan keinginannya. Kemudian, saat diperiksa kepala sekolah, model tersebut dinilai tidak cocok dengan panduan yang sudah ditetapkan. Belum lagi ketika nanti diperiksa pengawas sekolah atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

 

Baca Juga :