Rektor Tak Berikan Solusi Konkret

Rektor Tak Berikan Solusi Konkret

Rektor Tak Berikan Solusi Konkret
Rektor Tak Berikan Solusi Konkret

Setelah melakukan aksi demo pada Senin (19/8) para mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia

(UPI) melanjutakan audensi dengan pihak universitas untuk menyampaikan tuntutan pembenahan tiga kebijakan pihak universitas yang dianggap memberatkan mahasiswa.

Diwakili Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPI mereka melakukan audiensi kepada Rektor, Prof Dr H R Asep Kadarohman dan empat Wakil Rektor beserta jajarannya di Gedung Isola UPI, Jalan Setiabudi Kota Bandung.

Menteri Dalam Negeri BEM UPI, Fatiha Khoirotunnisa Elfahmi mengatakan, setelah menyampaikan aspirasi dalam audiensi tersebut, rektor tidak menjawab tiga tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.

”Penjelasan rektor lebih banyak cerita kondisi keuangan kampus dan sangat normatif

. Tidak melahirkan solusi konkret,” kata Fatiha, usai audensi.

Bahkan, lanjutnya, selama dua jam pertemua tersebut, para mahasiswa lebih banyak menerima intimadasi terkait pembakaran ban yang dilakukan mahasiswa pada aksi 15 Agustus 2019 di halaman gedung Rektorat.

”Sebenarnya hal itu juga tak kami inginkan (pembakaran ban). Tapi karena kami diabaikan, jadi kami lakukan saja,” ucapnya.

Menurutnya, sebelum menjalankan aksi, sebenarnya pihak mahasiswa sudah memberikan surat pemberitahuan sekaligus rundown acara aksi kepada Bidang Keamanan dan Ketertiban Kampus.

”Tapi tetap saja tuntutan kami tidak digubris,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Media Kantor Humas UPI dan PPID, Deni Darmawan

membenarkan, jika sebelumnya, para mahasiswa memberikan surat kepada pihak kampus untuk meminta informasi, namun pada hari berikutnya malah langsung melakukan aksi demo. Padahal menurut peraturan rektor, untuk mengklarifikasi itu butuh waktu 10 hari kerja.

”Sebanarnya tidak perlu demo, sebab surat meminta informasi tersebut baru masuk 15 Agustus 2019, hanya saja mahasiswanya kurang sabar,” terang Deni.

Menurut Deni, sebenarnya khusus jalur seleksi mandiri, memang sudah ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa termasuk persetujuan dana sumbangan pendidikan sebesar Rp 17 juta hingga Rp 38 juta.

”Kadang memang ada miskomunikasi antara mahasiswa dengan wali atau orangtuanya. Terlebih pas ngisi formuli pendaftaran, mahasiswa itu tidak memberitahu orangtuanya ketentuan itu. Tak jarang orangtua yang tidak mengetahui itu kaget dengan jumlah tersebut, sedangkan calon mahasiswanya hanya memberi tahu kalau ia lulus UPI saja,” pungkasnya.(mg2/ziz)

 

Sumber :

https://revistas2.uepg.br/index.php/ahu/comment/view/11260/0/24178