Dilema Anggaran Jumbo Pendidikan Minim Hasil

Dilema Anggaran Jumbo Pendidikan Minim Hasil

Dilema Anggaran Jumbo Pendidikan Minim Hasil
Dilema Anggaran Jumbo Pendidikan Minim Hasil

menjadi salah satu poin sentral dalam visi misi pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kedua pasangan sama-sama mengusung reformasi pada sistem pendidikan di Tanah Air. Tak pelak, pendidikan menjadi salah satu topik dalam debat cawapres yang akan digelar pada Minggu (13/3).

Pentingnya pendidikan sudah termuat sejak Indonesia berdiri melalui Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 31A UUD 1945 disebutkan bahwa negara wajib menyediakan pendidikan bagi warga negara, seluruh warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, dan memajukan ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama.

Selain itu, amanat yang tak kalah penting adalah negara harus menyediakan sekurang-kurangnya anggaran sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi pendidikan. Wajibnya ketentuan ini diatur pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasangan Prabowo-Sandiaga menawarkan sejumlah janji guna mereformasi sistem pendidikan, antara lain terkait kesejahteraan guru dengan mengangkat para guru honorer untuk menjadi PNS hingga memberlakukan upah minimum untuk guru swasta hingga dosen. Selain itu, mereka juga menjanjikan untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran pendidikan demi meningkatkan kualitas pendidikan.

Lihat juga:Sri Mulyani Kritik Penggunaan Dana Pendidikan Belum Maksimal

Sementara pasangan Jokowi-Ma’ruf menjanjikan reformasi pendidikan, yang antara lain dilakukan melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Tak lupa, reformasi sistem pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses, keadilan, dan pemerataan kualitas pendidikan.

Visi misi keduanya tentu tak bisa lepas dari peran penting anggaran pendidika

n. Bagaimana sebenarnya proporsi anggaran pendidikan dan kualitas SDM Indonesia saat ini?

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran pendidikan dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Pada 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp390,3 triliun atau 21,56 persen dari realisasi APBN 2015 sebesar Rp1.810 triliun. Namun, anggaran ini turun di tahun 2016 meski belanja pemerintah terus menanjak. Hasilnya, dengan angka Rp370,8 triliun, anggaran pendidikan pas menyentuh 20 persen dari be;anja pemerintah kala itu Rp1.859,46 triliun.

Setelah itu, anggaran pendidikan kembali naik ke angka Rp406 triliun atau 20,28 persen dari total belanja pemerintah 2017 sebesar Rp2.001,6 triliun. Sementara di tahun lalu, anggaran pendidikan sebesar Rp435 triliun mengambil porsi 19,75 persen dari total realisasi belanja Rp2.202,2 triliun.

Sementara itu, dalam APBN 2019, pemerintah menganggarkan belanja pendidikan sebesar Rp492,5 triliun atau 20,01 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun.

Lihat juga:Sri Mulyani Janjikan Insentif Pajak untuk Riset Rampung Maret

Sayang, anggaran yang tinggi tak menjadi jaminan kualitas pendidikan yang dihasilkan sudah mumpuni.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini juga mencurahkan isi hatinya. Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah punya keinginan politik dan anggaran untuk memajukan pendidikan. Hanya saja, eksekusi anggaran itu tidak berjalan dengan baik, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia tak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengacu pada skor The Program for International

Student Assessment (PISA) yang diterbitkan oleh organisasi negara-negara maju (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD). Skor PISA mengukur tiga indikator yakni matematika, ilmu sains, dan membaca.

Di tahun 2018, Indonesia menempati posisi 62 dengan skor PISA sebesar 395,3. Angka ini jauh lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Singapura dengan skor 556, Thailand dengan skor 415, bahkan tertinggal dengan Vietnam dengan skor 495.

Melihat hal ini, Sri Mulyani mengaku miris. “Indonesia masih berada di belakang beberapa negara Asia dari segi pendidikan, padahal kami telah mengeluarkan anggaran 20 persen dari APBN untuk edukasi selama 10 tahun terakhir. Ini masih belum memuaskan, bahkan mungkin kami kecewa karena lulusan pendidikan Indonesia tidak mencapai level yang diinginkan,” jelasnya.

 

Baca Juga :